Pengertian Hukum Privat Atau Perdata dan Perbedaan Hukum Privat Dengan Hukum Publik

Pengertian atau definisi Hukum Privat (Perdata)

Hukum privat adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Jika dalam arti hukum privat meliputi antara hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan jika dalam arti sempit, hukum privat hanyalah terdiri dari hukum perdata saja.

Atau definisi hukum privat (perdata) adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum perdata disebut juga dengan hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur berbagai hal yang ada hubungannya dengan negara dan kepentingan umum (seperti misalnya politik dan pemilu (hukum tata Negara)), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau hukum tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum privat (perdata) mengatur hubungan antara warga negara atau penduduk sehari-hari, misalnya seperti perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, kegiatan usaha, harta benda dan berbagai macam tindakan yang sifatnya perdata.

Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut:

• Keluarga dan kekayaan para warga/individu.
• Hubungan antarwarga/individu.
• Hubungan antara individu dengan alat negara, sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu.

Hukum sipil dalam arti luas yang meliputi :

• Hukum perdata
• Hukum dagang
• Hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja.diartikan secara luas hukum perdata merupakan sebagian hukum sipil,dan secara sempit hukum perdata sama dengan hukum sipil.dalam bahasa asing,hukum sipil disebut Privaatrecht atau Civielrecht,hukum perdata disebut Burgelijkrecht.dalam arti luas Privaatrecht meliputi Burgelijkrecht dan Handelsrecht (hukum dagang).

Contoh Hukum Privat yang Berlaku

1. Hukum Perdata

Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dengan yang lain sebagaimana fungsi hukum internasional .  Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon. Hukum perdata juga menjadi bagian hukum yang saat ini berlaku di indonesia.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

• BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
• WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] [AdSense-B]

Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

2. Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan sebagaimana fungsi hukum dalam masyarakat . Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan.

Hukum dagang di Indonesia seperti juga bentuk hukum perusahaan swasta  tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab.

Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan. Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan sebagaimana fungsi hukum perusahaan .

Keempat UU itu adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nompr 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.

3. Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang mengandung unsur asing sebagaimana macam macam tindak pidana ringan . Dalam definisi hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Lebih lanjut selain pengertian hukum perdata internasional diatas, dapat kita tinjau pula titik taut Hukum Perdata Internasional.

4. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata jika terjadi pelanggaran hukum sebagaimana penyebab tindak kriminal  dalam hukum perdata material.  Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang memiliki karakteristik :

• Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil.
• Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. [AdSense-C]

5. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara peradilan agama yaitu hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama. Lebih lengkap dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 2 menyatakan : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Anak kalimat ”perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini” dapat ditemukan petunjuknya dalam pasal 49 yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

• Perkawinan
• Waris
• Wasiat
• Hibah 
• Wakaf 
• Zakat 
• Infaq 
• Shadaqah dan
• Ekonomi Syari’ah

Perbedaan Hukum Privat Dengan Hukum Publik

Perbedaan hukum privat dengan hukum publik yang harus anda ketahui adalah:

• Berdasarkan Pengertiannya

Perbedaan hukum privat dengan hukum publik yang pertama sudah jelas dilihat dari pengertiannya. Hukum privat memiliki pengertian sebagai hukum yang disusun dan dibuat khusus untuk mengatur hubungan antar individu. Hukum privat lebih menitikberatkan pada hubungan perorangan. Contohnya adalah hukum yang mengatur hubungan sewa gedung antara si A dan si B. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan warga negara dengan negara dan alat kelengkapan negara. Contohnya adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan pembunuhan.

• Berdasarkan Cakupannya

Beberapa contoh produk hukum di Indonesia adalah hukum keuangan negara, undang-undang, peraturan hakim, dan berbagai bentuk lainnya. Produk-produk hukum ini dapat dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Undang-undang yang menjadi landasan hukum APBN merupakan contoh hukum publik. Secara garis besar, cakupan hukum publik, meliputi:

1. Hukum tata negara
2. Hukum internasional
3. Hukum pidana
4. Hukum administrasi negara

Sedangkan hukum privat, cakupannya meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Kasus pelanggaran kesepakatan jual beli termasuk wilayah kerja hukum privat.

• Berdasarkan Materi yang Dikaji

Perbedaan hukum privat dengan hukum publik juga dapat dilihat dari materi yang dikaji. Hukum publik mengkaji materi-materi hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup orang banyak. Sedangkan hukum privat hanya mengkaji materi yang berhubungan dengan hubungan pribadi antar individu.

• Berdasarkan Tuntutan Bagi Pelanggar

Menghukum pelanggar hukum merupakan salah satu contoh kedaulatan hukum yang dapat dilakukan oleh negara. Perbedaan hukum privat dengan hukum publik dapat anda lihat dari tuntutan yang bisa diberikan kepada pelanggar. Jika anda melanggar hukum publik, anda dapat dikenakan hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan kesalahan yang anda lakukan. Tuntutan ini akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Sedangkan, bagi anda yang melanggar hukum privat, tuntutan akan diajukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Penelusuran yang terkait dengan Pengertian Hukum Privat

• contoh hukum privat
• pengertian hukum publik
• macam macam hukum privat
• contoh kasus hukum privat
• 10 contoh hukum privat
• pengertian hukum perdata
• hukum privat dan hukum publik
• contoh hukum privat dalam kehidupan sehari hari

Share :